Pengertian PPnBM

PPnBM

  1. Pengertian

Pajak  Penjualan  Barang  Mewah  (PPnBM)  merupakan  pungutan resmi tambahan selain PPN atas : penyerahan  BKP  yang  Tergolong  Mewah  yang  dilakukan  oleh  PKP  yang  menghasilkan  BKP  tersebut di dalam Daerah Pabean atau atas impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

  1. Dasar HukumDasar hukum PPnBM yaitu :
  2. Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 10 UU PPN
  3. PP Nomor 145 Tahun 2000
  4. KMK-569/2000 sttd PMK-355/2003
  5. KMK-570/2000 diganti dgn PMK-620/04
  6. PMK-35/2008

  1. Latar Belakang Pengenaan PPn BM

PPnBM dikenakan karena di latar belakangi oleh :

  1. PPN yang bersifat regresif
  2. Mengurangi pola Konsumsi yang kontra produktif
  3. Sarana untuk melindungi produsen kecil dan tradisional;
  4. Menambah penerimaan negara

2.Karakteristik PPnBM

  • PPn BM merupakan pungutan tambahan di samping PPN.
  • PPn BM hanya dikenakan satu kali (yaitu ; pada saat impor atau pada saat penyerahan BKPMewah oleh Pengusaha Kena Pajak Pabrikan).
  • PPn BM tidak dapat dikreditkan, sehingga diperlakukan sebagai biaya.
  • Dalam hal BKP Mewah diekspor, PPn BM yang dibayar pada saat perolehannya dapatdiminta kembali/direstitusi.

BKP yang tergolong mewah

BKP yang tergolong mewah berarti :

  1. barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
  2. barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
  3. pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi;atau
  4. barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
  5. apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta menggangguketertiban masyarakat seperti minuman beralkohol.

3.Saat PPnBM Terutang

  • Saat penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pabrikan
  • Saat impor BKP yang tergolong mewah

  1. Subjek Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  • Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah
  • Pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah (importir)

  1. Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  2. Penyerahan barang berwujud yang tergolong mewah dari pabrikan
  3. Impor barang berwujud yang tergolong mewah

Tarif dan Pengelompokan Barang Mewah (Pasal 8 UU PPN)

  • Tarif PPn BM Kb: 10%;20%;30%;40%;50%;60% dan 75%.
  • Tarif PPn BM non Kb: 10%;20%;30%;40%;50%; dan 75%.
  • Pengelompokan Barang Mewah diatur dengan Peraturan Pemerintah ( PP. 145 Tahun 2000dan perubahannya) yang dijabarkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pengelompokan Barang Mewah meliputi :

– Kendaraan Bermotor, diatur lebih lanjut dengan KMK Nomor 569/KMK.04/2000 yangtelah diubah terakhir dengan No. 355/KMK.03/2003 dan

– Selain Kendaraan Bermotor, diatur lebih lanjut dengan KMK No.570/KMK.03/2000 digantidengan PMK-620/2004 perubahan terakhir PMK-35/2008

  1. Dasar Pengenaan Pajak Untuk Menghitung PPnBM yang Terutang
  2. untuk penyerahan kendaraan bermotor di dalam Daerah Pabean, Dasar Pengenaan Pajaknyaadalah Harga Jual;
  3. untuk impor kendaraan bermotor adalah Nilai Impor;
  4. dalam hal terdapat hubungan istimewa antara Industri Perakitan atau Pabrikan kendaraanbermotor dengan Distributor atau Dealer atau Agen atau Penyalur dan Harga Jualdipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa di antara pihak- pihak tersebut sehingga HargaJual menjadi lebih rendah dari harga pasar wajar, maka Dasar Pengenaan Pajaknyaditetapkan sebesar harga pasar wajar.

Pabrikan Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menghasilkankendaraan bermotor atau menyuruh orang pribadi atau badan lain menghasilkankendaraan bermotor. Menghasilkan berarti merakit kendaraan bermotor dan ataumengubah kendaraan sasis atau kendaraan angkutan orang (penumpang) atau kendaraan double cabin.

Hal di atas berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-229/PJ./2003 joSE-19/PJ.51/2003.

CONTOH:

  • Orang pribadi “A” bermaksud mengubah badan kendaraan pengangkutan orang

tahun 1993 yang telah tua dengan badan (body) kendaraan yang lebih baru. Untukitu, ia membawa kendaraan tersebut ke perusahaan karoseri untuk dilakukanperubahan. Atas pengubahan kendaraan sebagaimana dimaksud di atas, tidaktermasuk dalam pengertian pengubahan kendaraan sasis menjadi kendaraanpengangkutan orang yang dikenakan PPn BM

  • Pengusaha angkot “j” bermaksud memeperbaharui badan (body) mobil angkutanyang telah lama dimilikinya. Untuk itu ia pergi keperusahaan karoseri untukmengerjakan pembaharuan tersebut. Atas pengubahan tersebut tidak termasukdalam pengertian pengubahan kendaraan sasis yang dikenakan PPn BM
  • PT “ZYX” mengimpor kendaraan bermotor dalam bentuk CKD untuk dirakit sendiri

menjadi kendaraan bermotor. PT “ZYX” adalah pabrikan kendaraan bermotor.

Perlakuan PPn BM atas Kendaraan Bermotor

Perlakuan PPnBM atas Kendaraan bermotor dibagi menjadi tiga, yaitu :

  1. dikenakan PPn BM
  2. Tidak dikenakan PPn BM
  3. Dibebaskan dari PPn BM

Jenis BKP Mewah Kendaraan Bermotor yang dikenakan PPnBM (355/KMK.03/2003 JO PP No 43 Tahun 2003).

  • Impor kendaraan CBU berupa kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 (lima belas)orang termasuk pengemudi, kendaraan Double Cabin, Kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda2 (dua) dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc.
  • Penyerahan kendaraan hasil perakitan/produksi di dalam Daerah Pabean berupa Kendaraanpengangkutan orang sampai dengan 15 ( lima belas) orang termasuk pengemudi, kendaraan DoubleCabin, Kendaraan khusus, kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder lebih dari250 CC.
  • Penyerahan kendaraan bermotor berupa Kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 ( limabelas) orang termasuk pengemudi dan kendaraan Double Cabin hasil pengubahan dari Kendaraansasis atau Kendaraan pengangkutan barang.

Impor atau penyerahan BKP Mewah yang tidak dikenakanPPnBM(355/KMK.03/2003 JO PP No 43 Tahun 2003).

1.Kendaraan CKD;

2.Kendaraan sasis;

3.Kendaraan pengangkutan barang

4.Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 CC

5.Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 16 (enam belas) orang atau lebih termasuk pengemudi.

BKP Mewah Kendaraan Bermotor

PP No. 145 Tahun 2000 Jo PP No. 60 Tahun 2001 Jo PP No. 7 Tahun 2002 Jo PP No. 43 Tahun 2003  KMK Nomor 569/KMK.04/2000 Jo460/KMK.03/2001 Jo 140/KMK.03/2002

 Sejak tanggal 15Agustus 2003,

rincian kelompok BKP Mewah Kendaraan Bermotor yang dikenakan PPnBMmengalami perubahan, yaitu :

  1. Kendaraan Bermotor dengan Tarif PPn BM 10%
  2. kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) sampai 15 ( lima belas) orang termasukpengemudi dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan semuakapasitas isi silinder;b. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudiselain sedan dan

station wagon,

dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semidiesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4×2), dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari1500 cc.

  1. Kendaraan Bermotor dengan Tarif PPn BM 20%
  2. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudiselain sedan atau

station wagon,

dengan motor bakar nyala api atau nyala kompresi (diesel atausemi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4×2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari1500 cc sampai dengan 2500 cc;b. Kendaraan bermotor dengan kabin ganda

(Double Cabin)

dalam bentuk kendaraan bak terbukaatau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3 (tiga) orang termasuk pengemudi, dengan motorbakar cetus ipi atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4×2) atau degan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4×4), dengan semua kapasitas isi silinder, denganmassa total tidak lebih dari 5 (lima) ton.

  1. Kendaraan Bermotor dengan Tarif PPn BM 30%
  2. Kendaraan bermotor sedan atau station wagon

dengan motor bakar cetus api atau nyalakompresi (diesel /semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc;

  1. Kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon

dengan motor bakar cetus api atau nyalakompresi (diesel /semi diesel) dengan system 2 (dua) gandar penggerak (4×4), dengan kapasitas isisilinder sampai dengan 1500 cc.

  1. Kendaraan Bermotor dengan Tarif PPn BM 40%
  2. Kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api, dengansistem 1 (satu) gandar penggerak (4×2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc sampaidengan 3000 cc;b. Kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api berupa sedan atau station wagon dan selainsedan atau station wagon dengan system 2 (dua) gandar (4×4), dengan kapasitas isi silinder lebihdari 1500 cc sampai dengan 3000 cc;c. Kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi (diesel /semi diesel), berupa sedan atau station wagon

dan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4×4),dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc.

  1. Kendaraan Bermotor dengan Tarif PPn BM 50%

Semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf.

  1. Kendaraan Bermotor dengan Tarif PPn BM 60%

a.Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silindernya lebih dari 250 cc sampai dengan500 cc;b.Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraansemacam itu.

  1. Kendaraan Bermotor dengan Tarif PPn BM 75%
  2. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termsuk pengemudi,dengan motor cetus api, berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau

station wagon dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4×2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4×4)dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc;

  1. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi,dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4×2) atau dengan sistem2 (dua) gandar penggerak (4×4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc;
  2. Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc;

d.Trailer, semi trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah.

J.KENDARAAN BERMOTOR YANG DIBEBASKAN PPN BM

Kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah:

  1. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraanpemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum;
  2. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk tujuan Protokoler Kenegaraan;
  3. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi,dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan semua kapasitas isisilinder, yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau POLRI;
  4. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli TNI atau POLRI.Terhadap kendaraan bermotor di atas dibebaskan dari pengenaan PPnBM.

K.Mekanisme Pengajuan SKB PPnBM

Pembebasan PPnBM diperoleh dengan cara terlebih dahulu pembeli yang berkepentinganmengajukan permohonan Surat keterangan bebas PPnBM ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.Dalarm hal sebelum diperoleh Surat keterangan ini sudah terlanjur membeli kendaraan bermotoryang diperlukan dan memenuhi kriteria yang seharusnya dibebaskan dari PPnBM, maka pihakpembeli dapat mengajukan permohonan restitusi yang sudah dibayar.

1) Impor atas penyerahan kendaraan bermotor,berupa kendaraan ambulans,kendaraan jenazah,pemadam kebakaran,kendaraan tahanan dan kendaraan angkutan umum.Permohonan SKB PPnBM diajukan oleh orang pribadi atau badan yang melakukan imporatau yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dimaksud kepada DirekturJenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajakyang bersangkutan dan harusdilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

  1. Fotokopi kartu NPWP;
  2. Surat Kuasa Khusus bila menunjuk pihak lain untuk pengurusan SKB PPnBM;
  3. Surat keterangan lain yang menunjukkan penggunaan kendaraan dimaksud;
  4. Surat PErnyataan yang menyatakan bahwa kwndaraan tersebut tidak akandipindahtangankan atau diubah peruntukannya, dan apabila ternyatadipindahtangankan atau diubah peruntukannya maka bersedia membayar kembaliPPnBM yang telah dibebaskan;

  1. Surat Perjanjian Pembelian kendaraan bermotor yang sedikitnya memuatketerangan antara lain

1.Nama penjual

2.Nama pembeli

3.Jenis dan spesifikasi kendaraan yang dibeli

  1. Izin usaha dan izin trayek yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang(untukkendaraan angkutan umum selain taksi) atau Persetujuan Prinsip Yang dikeluarkanPemda setempat(untuk taksi);
  2. Khusus untuk kendaraan bermotor impor harus dilengkapi dengan

-Invoice

-Bill Of Loading atau Airway Loading

-Dokiumen kontrak pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapatdipersamakan;

-Dokumen pembayaran yang berupa Letter Of Credit atau bukti transfer lainnyayang berkaitan dengan pembayaran tersebut

2 )Impor atas penyerahan kendaraan protokoler kenegaraan, kendaraaan dinas ataukendaraan patrol TNI/POLRI Permohonan SKB PPnBM diajukan oleh TNI/POLRI dan olehsecretariat Negara untuk impor atau perolehan kendaraan protokoler kenegaraankepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.Surat Permohonana harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

  1. Fotokopi kartu NPWP;
  2. Surat Kuasa Khusus bila menunjuk pihak lain untuk pengurusan SKB PPnBM;
  3. Surat Keterangan atau dokumen lain yang menunjukkan penggunaan kendaraanyang dimaksud;Surat Pernyataan yang menytakan bahwa kendaraan dimaksud tidak akandipindahtangankan atau diubah peruntukannya, dan apabila dipindah tangankan
  4. atau diubah peruntukannya, bersedia membayar kembali PPnBM yangdibebaskan ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  5. Surat Perjanjian jual beli kendaraan bermotor yang memuat keterangan antaralain:

(1)Nama Penjual

(2) Nama Pembeli

(3)Jenis dan spesifikasi kendaraan yang dibeli;

  1. Khusus untuk impor kendaraan bermotor, dilengkapi dengan dokumen imporberupa:

-Invoice;

-Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB);

-Dokumen kontrak pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapatdipersamakan;

-Dokkumen pembayaran yang berupa Letter Of Credit (L/C) atau bukti transferatau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

Atas pengajuan permohonan tersebut, Direktur Jenderal Pajak memberikankeputusan dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah surat permohonan diterimadengan lengkap.

Berdasarkan pasal 7 Kep. DJP nomor KEP-229/PJ/2003 ini apabila kendaraanbermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM dalam jangka waktu 5 tahun sejak impordipindahtangankan atau diubah peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan tujuan semula,maka PPnBm yang telah dibayarkan wajib dibayarkan ke kas Negara dalam jangka waktu 1(satu) bulan sejak Barang Kena Pajak tersebut dipindahtangankan atau diubah peruntukannya.Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) PajakPenjualan Barang Mewah yang terutang tersebut tidak atau kurang dibayar, Direktur Jenderal Pajakmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) ditambah sanksi sesuai dengan ketentuanyanga berlaku.

L.BKP MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR( Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2002 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2003, 620/PMK.03/2004 Jo PP No. 55 Tahun 2004)

Sejak tanggal 1 Januari 2005, rincian BKP Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang dikenakanPPnBM sebagai berikut :

1.Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakanPajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 10% (sepuluh persen), adalah :

  • Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerimasiaran televisi;
  • Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga, yaitu perlengkapan memancing dengan nilaiimpor atau jual Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per buah atau lebih;
  • Kelompok mesin pengatur suhu udara, yaitu Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yangdijalankan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu atau kelembaban udara, termasukmesin-mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah, dari tipe jendela atau dinding, dengan kapasitas pendingin di atas 1 PK sampai dengan 2 PK.;
  • Kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran radio.
  • Kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapannya.

2.Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakanPajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 20% (dua puluh persen), adalah :

  • Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, selain yang disebut dalam ayat (1);
  • Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium,town house, dansejenisnya;
  • Kelompok pesawat penerima siaran televisi, dan antena serta reflektor antena, selain yang disebutdalam ayat (1);
  • Kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin pengering, pesawatelektromagnetik, dan instrumen musik selain yang disebut dalam ayat (1);
  • Kelompok wangi-wangian;

3.Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakanPajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 30% (tiga puluh persen), adalah :

  1. Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negaraatau angkutan umum;b. Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang disebut dalam ayat (1).

4.Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakanPajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 40% (empat puluh persen), adalah :

  1. Kelompok minuman tertentu yang mengandung alkohol;
  2. Kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan;
  3. Kelompok permadani yang terbuat dari sutera atau wool;
  4. Kelompok barang kaca dari kristal timbal dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias,kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu;
  5. Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logamyang dilapisi logam mulia atau campuran dari padanya;
  6. Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, selain yang disebut pada ayat (3),kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum;
  7. Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpatenaga penggerak;
  8. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara;
  9. Kelompok jenis alas kaki;
  10. Kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor;
  11. Kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung cina atau keramik; l.Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu, selain batu jalan danbatu tepi jalan.

5.Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakanPajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 50% (lima puluh persen), adalah :

  1. Kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus;
  2. Kelompok pesawat udara, selain yang dimaksud dalam ayat (4), kecuali untuk keperluan negaraatau angkutan udara niaga;
  3. Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang disebut dalam ayat (1) dan ayat (3);
  4. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara;

6.Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakanPajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 75% (tujuh puluh lima persen), adalah :

  1. Kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang dimaksud dalam ayat (4);
  2. Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan atau mutiaraatau campuran daripadanya;

c.Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum.

RESTITUSI PPnBM

Permohonan pengembalian PPnBM yang telah dibayar yang seharusnya mendapat fasilitasdibebaskan dari pengenaan PPnBM dapat diajukan oleh :

  • Distributor/Dealer/Agen/Penyalur yang menyerahkan kbm yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM
  • Pengusaha Angkutan Umum
  • TNI/Polri atau Sekretariat Negara
  • Importir/Pembeli mobil ambulan, pemadam kebakaran, kendaraan jenazah

Kelengkapan Restitusi PPnBM bagi Dealer:

  • Foto copy NPWP
  • Foto copy FP yang diterbitkan oleh Parikan
  • Asli dan copy pungutan PPn BM
  • Bukti SKB PPn BM atas nama pembeli kbm
  • Kontrak atau SPK atau perjanjian jual beli
  • Surat Keterangan yg memuat nama, alamat dan NPWP importir yang diterbitkan oleh penjualkbm dimaksud (impor CBU)

Kelengkapan Restitusi PPnBM Pengusaha Angkutan Umum :

  • Foto copy NPWP
  • Foto copy surat perjanjian jual beli
  • Foto copy STNK kbm utk angkutan umum
  • Asli dan foto copy FP dari Dealer/Distributor/Agen/Penyalur yg didalamnya dicantumkan PPn BMyang dikenakan oleh ATPM atau pabrikan
  • Asli dan foto copy bukti pungutan PPn BM (untuk kbm CKD
  • Ijin Usaha atau Ijin Trayek dari instansi berwenang
  • Surat pernyataan utk tidak merubah peruntukan
  • Srt Keterangan yg memuat nama, alamat dan NPWP importir kbm yg diterbitkan oleh penjual
  • Khusus untuk impor dilengkapi dengan dokumen impor berupa

-Invoice

-Kontrak pembelian atau dokumen yang dipersamakan

-LC atau bukti transfer

Kelengkapan Restitusi PPnBM TNI/Polri :

  • Foto copy NPWP Bendahara TNI/Polri
  • Asal dana yang digunakan
  • Foto copy surat perjanjian jual beli
  • Foto copy STNK kbm utk kendaraan dinas
  • Asli dan foto copy FP dari Dealer/Distributor/Agen/Penyalur yg didalamnya dicantumkan PPn BMyang dikenakan oleh ATPM atau pabrikan
  • Asli dan foto copy bukti pungutan PPn BM (untuk kbm CKD
  • Surat pernyataan utk tidak merubah peruntukan
  • Srt Keterangan yg memuat nama, alamat dan NPWP importir kbm yg diterbitkan oleh penjual
  • Khusus untuk impor dilengkapi dengan dokumen impor berupa

-Invoice

-Kotrak pembelian atau dokumen yang dipersamakan

-LC atau bukti transfer

Kelengkapan Restitusi PPnBM importir/pembeli kbm khusus :

  • Foto copy NPWP
  • Foto copy surat perjanjian jual beli
  • Foto copy STNK kbm utk angkutan khusus
  • Asli dan foto copy FP dari Dealer/Distributor/Agen/Penyalur yg didalamnya dicantumkan PPn BMyang dikenakan oleh ATPM atau pabrikan
  • Asli dan foto copy bukti pungutan PPn BM (untuk kbm CKD)
  • Surat pernyataan utk tidak merubah peruntukan
  • Surat Keterangan yg memuat nama, alamat dan NPWP importir kbm yg diterbitkan oleh penjual
  • Khusus untuk impor dilengkapi dengan dokumen impor berupa

-Invoice

-Kotrak pembelian atau dokumen yang dipersamakan

-LC atau bukti transfer

Cara menghitung PPN dan PPnBM

Untuk menghitung PPn dan PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP Yang TergolongMewah, perlu diperhatikan sesuai dengan karakterisriknya, yaitu:

  • PPnBM hanya dipungut satu kali
  • PPnBM tidak dapat dikreditkan sehingga dapat dibebankan swbagai biaya sepanjangmemenuhi ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf a dan tidak memenuhi ketentuan pasal 9 UUPPh.
  • PPN tidak menghendaki terjadi pungutan pajak berganda.

Sebelum 1 Januari 2001, rumusan harga Jual Pasal 1 huruf o UU PPN 1984 menyatakan bahwauntuk menghitung PPN yang terutang dihitung dari DPP yang ditetapkan berdasarkan hargabarang setelah dikurangi dengan unsur PPnBM yang terkandung di dalamnya.

Rumusan “Harga Jual” dalam Pasal 1 huruf o tersebut kemudian diubah menjadi Pasal 1 angka 18 UU PPN 1984 sejak 1 Januari 2001 sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut: “Harga Jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karenapenyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurutundang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak”. Artinya,PPnBMdapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang bersangkutan (HPP) atau dibebankan sebagai biayasesuai dengan ketentuan UU PPh yaitu dapat dibebankan atau disusutkan langsung.

Contoh Penghitungan PPN dan PPn BM atas Kendaraan Bermotor

Impor Kendaraan Bermotor CKD:

Nilai Impor                  Rp200.000.000,00

PPN                 (10%) Rp 20.000.000,00

Jumlah                         Rp220.000.000,00

PPn BM tidak dikenakan.Penyerahan Kendaraan Bermotor Eks CKD oleh Pabrikan

Nilai impor                  Rp200.000.000,00

Biaya Perakitan            Rp 30.000.000,00

Keuntungan                 Rp 20.000.000,00

Harga Jual                    Rp 250.000.000,00

PPN                             Rp 25.000.000,00P

PPnBM            (50%) Rp125.000.000,00

Jumlah                         Rp400.000.000,00

Penyerahan Kendaraan Bermotor oleh Distributor :

Harga Beli (Termasuk PPn BM)           Rp375.000.000,00

Keuntungan                                         Rp20.000.000,00

Harga Jual                                            Rp395.000.000,00

PPN                                                     Rp39.500.000,00

Jumlah                                                 Rp434.500.000,00

PPn BM yang dipungut pada lini sebelumnya dimasukkan dalam DPP PPN.

Penyerahan Kendaraan Bermotor oleh Dealer

Harga Beli (Termasuk PPn BM)           Rp395.000.000,00

Keuntungan                                         Rp20.000.000,00

Harga Jual                                            Rp415.000.000,00

PPN                                                     Rp41.500.000,00

Jumlah                                                 Rp456.500.000,00

PPn BM yang dipungut pada lini sebelumnya dimasukkan dalam DPP PPN.

Penyerahan KB oleh Dealer kepada Pembeli dgn SKB :

Harga Beli (Tidak termasuk PPn BM) Rp270.000.000,00

Keuntungan                                                     Rp20.000.000,00

Harga Jual                                                        Rp290.000.000,00

PPN                                                                 Rp29.000.000,00

Jumlah                                                             Rp319.000.000,00

Dealer berhak restitusi PPn BM sebesar Rp 125.000.000,00

Impor Kendaraan Bermotor CBU:

Nilai impor                  Rp200.000.000,00

PPN                             Rp20.000.000,00

PPn BM           (50%) Rp100.000.000,00

Jumlah                         Rp320.000.000,00

Penyerahan KB Eks Impor CBU oleh Importir :

Harga Beli (Termasuk PPn BM)           Rp300.000.000,00

Keuntungan                                         Rp20.000.000,00

Harga Jual                                            Rp320.000.000,00

PPN                                                     Rp32.000.000,00

Jumlah                                                 Rp352.000.000,00

PPn BM yang dipungut pada lini sebelumnya dimasukkan dalam DPP PPN.

Penyerahan Sasis Kendaraan Bermotor

Harga Jual        Rp90.000.000,00

PPN                 Rp 9.000.000,00

Jumlah             Rp99.000.000,00

Atas penyerahan Sasis tidak terutang PPn BM.Penyerahan Kendaraan Bermotor Eks Sasis oleh Distributor/Dealer/Showroom :

Harga Beli                    Rp90.000.000,00

Biaya Karoseri             Rp 10.000.000,00

Keuntungan                 Rp 10.000.000,00

Harga Jual                    Rp110.000.000,00

PPN                             Rp 11.000.000,00

PPn BM (20%)             Rp 22.000.000,00

Pemungutan PPn BM oleh Perusahaan Karoseri:

Dalam hal pihak yang menyuruh melakukan pengubahan Kendaraan bermotor bukan Distributor,Dealer, Sub Dealer/Showroom.DPP PPn BM sebesar Harga beli Sasis + Biaya Karoseri.DPP PPN = Biaya Karoseri.

Misalnya:

Harga beli sasis yang akan diubah menjadi van adalah            Rp90.000.000,00

Biaya karoseri                                                                                          Rp10.000.000,00

PPN                                                                                                              Rp 1.000.000,00

PPn BM (20%)                                                                                          Rp20.000.000,00

Jumlah                                                                                                        Rp31.000.000,00

Perhitungan PPn BM tersebut di atas menggunakan DPP sebesar=

Harga Sasis + Biaya Karoseri= Rp 90.000.000,00 + Rp 10.000.000,00= Rp 100.000.000,00

Posted by NUR HAYANI

Iklan